Inovasi Indonesia

Membangun Indonesia melalui Inovasi bersama BIC

MENYONGSONG LAHIRNYA UU TENTANG SISTEM NASIONAL IPTEK & INOVASI YANG BARU

Dalam pembahasan tentang pembangunan dan masa depan Indonesia, hampir selalu disebutkan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan inovasi sebagai pendorong pembangunan. Tidak henti-hentinya pula dikatakan, betapa pentingnya kebijakan politik maupun perundang-undangan yang kondusif dan menunjang agar Iptek dapat berperan secara efektif, dan pada gilirannya ikut membangun daya saing dan kemandirian bangsa. Sayangnya, sebagian besar ulasan dan bahasan berhenti pada kesimpulan banyaknya kendala, hambatan, dan ketidak-sinkronan kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang tidak kondusif; dan cukup untuk menjelaskan mengapa Iptek dan inovasi belum berperan sebagaimana kita inginkan.    

Saat ini, sedang berlangsung pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek), yang memperbaharui dan memperkuat UU yang sebelumnya (UU Nomor 18 Tahun 2002), dan berpeluang dapat memecahkan berbagai kendala dan hambatan sebagaimana dikeluhkan di atas.

Berbagai wacana disampaikan dalam salah satu Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU Sisnas Iptek DPR-RI, pada tanggal 30 Januari 2018 yang lalu, antara lain: perlunya UU baru yang memungkinkan anggaran Litbang yang lebih besar, perlunya membuat lembaga "super-body" Iptek, dan perlunya menjamin karier para peneliti.  
 
Direktur BIC, Kristanto Santosa, yang diundang menjadi salah seorang narasumber mengusulkan rumusan UU yang menekankan lebih pada memecahkan masalah ekosistem penelitian dan inovasi yang belum kondusif saat ini. Kristanto ingin memastikan agar UU Sisnas Iptek (dan Inovasi) yang baru dapat memecahkan tiga hal pokok saja:  
 
​1. Bagaimana memobilisasi SDM Iptek Indonesia (yang 85% adalah PNS) agar bergairah ​dalam berinovasi?
​2. Bagaimana bentuk kelembagaan yang memungkinkan terjadinya sinergi & interaksi A-B-G dengan leluasa?
3. Bagaimana agar arah dan prioritas inovasi secara nasional selaras mendukung visi dan RJP Pemerintah?
 
Menurut Kristanto, menuntut pemerintah pada saat ini melipat-gandakan anggaran Litbang untuk berinovasi akan sulit, kecuali bila ditunjukkan bahwa "investasi" Litbang memberikan "returns on investments" yang menarik. Kalau penelitian mengkonversi uang menjadi pengetahuan, maka pengembangan menuju aplikasi mestinya justru harus dapat mengkonversi pengetahuan kembali menjadi uang, bukan malahan meminta uang lebih besar lagi. Untuk itu dana pengembangan (inovasi) seharusnya justru digalang dari sektor ekonomi dan komersial. Dan ini bisa terjadi, seandainya Litbang dapat melayani kebutuhan dan aspirasi pelaku ekonomi dan bisnis di Indonesia secara kompetitif. 
 
Lebih lanjut Kristanto berpendapat bahwa UU Sisnas Iptek yang baru lebih penting diarahkan, agar dapat menjamin pemberdayaan dan otonomi para peneliti Litbang maupun Lembaga Litbangnya, dengan prinsip "Lex specialis derogat legi generali" . Maksudnya, memungkinkan penerapan hukum dan peraturan yang bersifat khusus (lex specialis) dan dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Sebagai contoh, misalnya bagaimana peneliti yang PNS dan lembaganya diperbolehkan bermitra dengan bisnis dengan leluasa, atau adanya otonomi dan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan, anggaran dan sarana Litbang Pemerintah, atau keleluasaan dalam menerima dan mengelola dana dan sarana Litbang yang bersumber dari mitra bisnis / swasta. 
  
(08/01/18)

Hubungi Kami

PQM Building, Ground Floor,
Cempaka Putih Tengah 17C no. 7a, Jakarta 10510, Indonesia.

 
  • Telepon:
    (+62) 21 4288 5430
  • (+62) 8118 242 558 (BIC-JKT)
  • (+62) 8118 242 462 (BIC-INA)
  • Fax:
    (0) 21 2147 2655

Senin - Jum'at: pk. 9.00 - 16.30

Kami ada di Jejaring Sosial. Ikuti kami & terus berhubungan.
Anda berada di: Utama BIC Testimoni Kategori Indonesia Business Innovation Center Kegiatan BIC MENYONGSONG LAHIRNYA UU TENTANG SISTEM NASIONAL IPTEK & INOVASI YANG BARU